PENGAJUAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMN

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik Negara/daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan. Melalui Penetapan Status Penggunaan (PSP) diharapkan terwujudnya 3T (tertib fisik, tertib administrasi, dan tertib hokum.

Dasar Hukum

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D
4. Permenkeu No. 96/2007 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN
5. Permenkeu No. 97/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN
6. Permenkeu No. 120/2007 tentang Penatausahaan BMN
7. Permenkeu No. 179/2009 tentang Penilaian BMN
8. Permenkeu No. 29/2009 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN
9. KMA No. 83 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang di Lingkungan Kemenag

Syarat Pengajuan Penetapan Status Penggunaan

Syrata Umum

1. Dokumen kepemilikan asli untuk BMN berupa tanah dan/atau bangunan
2. Copy dokumen kepemilikan atau BAST untuk BMN selain tanah dan/atau bangunan
3. Kartu Identitas Barang
4. Data lokasi, luas, nilai perolehan BMN

Syarat Khusus

Perjanjian antara pengguna barang dengan pihak lain (memuat jangka waktu dan kewajiban para pihak) dalam hal BMN berupa bangunan dibangun di atas tanah pihak lain.

Penetapan Status Penggunaan

Kewenangan Pengelola Barang

1. BMN berupa tanah dan/atau bangunan
2. BMN selain tanah dan/atau bangunan:

a.       Barang-barang yang mempunyai bukti kepemilikan, seperti sepeda motor, mobil, kapal, pesawat terbang.

b.      Barang-barang dengan nilai perolehan di atas Rp. 25.000.000,- per unit/satuan

Kewenangan Pengguna Barang

BMN selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp. 25.000.000,- per unit/satuan.

Catatan: BMN pada TNI dan Polri yang merupakan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsita) tidak memerlukan PSP dan pengelola barang.

Semoga Bermanfaat...!!!